Indikator
  • Undercontruction

Gandeng Kementerian PUPR, Kemenkumham Latih Warga Binaan Belajar Ilmu Konstruksi

Home / Peristiwa - Nasional / Gandeng Kementerian PUPR, Kemenkumham Latih Warga Binaan Belajar Ilmu Konstruksi
Gandeng Kementerian PUPR, Kemenkumham Latih Warga Binaan Belajar Ilmu Konstruksi Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami. (FOTO: Dok TIMES Indonesia)

TARAKANTIMES, JAKARTAKemenkumham bekerjasama dengan Kementerian PUPR kembali melatih 910 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk menjadi tenaga terampil di bidang konstruksi.

"Dengan kegiatan hari ini, berarti telah 1.041 WBP dari 12 lapas telah dilatih menjadi tenaga ahli bangunan dan konstruksi," ujar Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami melalui keterangan pers, Senin (27/8/2018).

Sebelumnya telah dilatih sebanyak 131 WBP dari Lapas Nusakambangan dan Lapas Klas I Jakarta Cipinang. Program pelatihan ini adalah implementasi Penandatangan MoU Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri PUPR dan tanggal 27 Juli 2018 di Pulau Nusakambangan.

Dia menjelaskan, dari 131 Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah dilatih pada program sebelumnya, PT Brantas Abipraya telah memanfaatkan 10 orang WBP untuk bekerja membangun rumah susun di Lapas Nusa Kambangan. Sedangkan 100 orang yang dilatih di Lapas Cipinang, telah menghasilkan lemari dan kursi yang dipergunakan di ruang kunjungan.

Untuk tahun 2018, fokus pelatihan ditujukan kepada WBP agar memiliki kompetensi yang bisa dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat. WBP yang dapat mengikuti program adalah yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanannya.

"Ini adalah bekal yang kami berikan kepasa WBP agar kelak saat bebas bisa berkarya di bidang jasa konstruksi dan mendapatkan hak remunerasi yang layak sesuai UU Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017," ujarnya.

Dari hasil pelatihan di 10 lokasi, WBP akan mendapatkan sertifikasi tenaga terampil (tukang) batu, kayu, besi dan las, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing WBP. Guna melatih kemampuannya, setiap WBP diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya dalam pembangunan di sekitar Lapas, atau dilibatkan dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial kerja sama Lapas dengan lingkungan sekitar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanudin mengatakan, bahwa sertifikat yang diberikan kepada WBP sebagai tenaga terampil berlaku selama tiga tahun dan tercatat dalam sistem daya tenaga kerja.

"Sehingga setiap badan usaha dapat mengetahui tenaga kerja yang bisa digunakan di wilayah kerjanya," kata dia. Syarif mengungkapkan, beberapa hari lalu dirinya sempat mengunjungi Boyolali dan melihat adanya pelatihan tenaga konstruksi yang melibatkan warga binaan, dan kini memasuki angkatan ke-9. "Angkatan 2 dan angkatan 3 kini sudah bekerja di Arab Saudi. Itu jadi bukti tenaga kerja kita bisa dikirim ke luar negeri," ucapnya. (*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com