Indikator
  • Undercontruction

PB HMI Desak Polri Usut Dishub Sumut Atas Tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun

Home / Peristiwa - Nasional / PB HMI Desak Polri Usut Dishub Sumut Atas Tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun
PB HMI Desak Polri Usut Dishub Sumut Atas Tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun Ketua Umum PB HMI Respiratori, Saddam Al Jihad. (FOTO: Serambi Maluku)

TARAKANTIMES, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) turut berbelasungkawa atas tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, pada Senin (18/6/2018) lalu.

"Kami turut berdukacita atas peristiwa na'as yang menimpa KM Sinar Bangun. Semoga proses pencarian berjalan lancar dan korban segera ditemukan," ujar Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Saddam juga meminta Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten setempat untuk menindak tegas kapal-kapal yang tidak mengikuti peraturan dan standart operasional prosedur (SOP) perkapalan.

"Dinas perhubungan di daerah semestinya melakukan pengawasan yang ketat terhadap kapal yang tidak patuh pada SOP. Sebab, ini soal nyawa orang banyak. Meskipun di hari lebaran pengawasan kapal tidak boleh berhenti, harus tetap jalan," tegas pria asal Lampung ini.

Ia menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara telah mengabaikan aspek keselamatan penumpang. Hal itu dibuktikan dengan tenggelamnya kapal di Danau Toba.

"Sudah jelas ada pembiaran terhadap kapal yang sedang mengangkut penumpang. Seandainya pihak dinas perhubungan melakukan pengecekan, mungkin kejadian seperti ini bisa diantisipasi," jelasnya.

Mengacu pada UU No 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah, mengenai tugas dan kewenangan pemerintah daerah ialah mengawasi dan mempersiapkan sarana dan pra sarana publik. Bukan sebaliknya dibebankan pada pemerintah pusat.

"Dalam persitiwa ini, saya melihat ada yang tidak proporsional dalam hal kewenangan. Seharusnya yang bertanggung jawab atas tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba adalah pemerintah daerah. Maka Polri harus segera mengusut Dinas Perhubungan dan pihak pengawas di Sumut, karena ada upaya pembiaran yang menyebabkan hilangnya nyawa korban," pungkas aktivis HMI ini. (*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com