PLN Gandeng Jamdatun untuk Tuntaskan Program 35 Ribu MW

Home / Berita / PLN Gandeng Jamdatun untuk Tuntaskan Program 35 Ribu MW
PLN Gandeng Jamdatun untuk Tuntaskan Program 35 Ribu MW Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Loeke Larasati, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Jaksa Agung RI, H. M. Prasetyo. Kamis (12/4/2018).(FOTO: Khadafi/TIMES Indonesia)

TIMESTARAKAN, DENPASAR – PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang dan tata usaha Negara, Kamis (12/4/2018).

Pendatangan yang dilakukan di Nusa Dua Bali tersebut, dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero)  Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI yakni Loeke Larasati. Pendatangan kesepakatan serupa juga dilakukan antara General Manager dan Diretur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Hadir dalam acara ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI, H. M. Prasetyo.

PLN-Gandeng-Jamdatun-untuk-Tuntaskan-Program-35-Ribu-MW-AB.jpg

Dalam kerjasama kedua lembaga negara ini, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha, serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN. 

Menteri BUMN Rini Soemarno, mengatakan bahwa dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dari dukungan sisi regulator PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah melalui kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

"Semoga kerjasama ini, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi," ucapnya. 

Sementara Direktur Utama PLN, Sofyan Basir menyatakan, bahwa ini adalah bentuk transparansi yang dilakukan dan bentuk ke hati-hatian PLN dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin pada PLN sangat sukses, khususnya dalam pembebasan lahan kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas. 

"Kami juga ucapkan terimakasih untuk kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ujarnya. 

Sofyan Basir, juga menyampaikan bahwa untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik, mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1)  dan FTP-2 dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.

"Dalam perjalanan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini, selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN," ucapnya.

Sofyan Basir, juga menyakini bahwa legal opion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manajemen PLN. 

"Ini bagian, dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum," katanya. 

Selain itu, Sofyan Basir juga mengatakan bahwa bantuan hukum adalah masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik. Tentunya kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan.

"Hal ini, termasuk bentuk kerjasama lainnya seperti mediasi. Jadi menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antara BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi," ucapnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com